Pelaksanaan Penelitian Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan penelitian kepuasan masyarakat pada pelayanan terpadu berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menjelaskan bahwa PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat
secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun,
namun kenyataan yang terjadi dilapangan tidak adanya dilakukan pelayanan yang baik,
akibatnya upaya peningkatan pelayanan publik harus dilakukan secara berulang-ulang
seperti kepuasan masyarakat dalam prosedur pelayanan perizinan, kepuasan masyarakat atas
waktu pelayanan, kepuasan masyarakat atas produk layanan, kepuasan masyarakat atas
penanganan pengaduan masyarakat, kepuasan masyarakat atas kondisi sarana prasarana
pelayanan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penelitian
kepuasan masyarakat pada pelayanan terpadu, untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan
penelitian kepuasan masyarakat pada pelayanan terpadu dan untuk menjelaskan upaya
mengatasi hambatan pelaksanaan penelitian kepuasan masyarakat pada pelayanan terpadu.
Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data
primer, data sekunder,dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa
menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan
secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis
menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus
menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui masih belum efektif, belum terdapat ruangan yang cukup untuk penempatan tim
teknis dari satuan kerja perangkat daerah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya mendaftarkan izin usaha, birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat masih belum optimal, dan keterbukaan serta akuntabilitas pelayanan pemberi
izin usaha oleh PPTSP di Kota Pekanbaru masih belum optimal karena sumber daya
manusia, sarana dan prasarana masih belum lengkap. Hambatannya yaitu kurangnya
informasi saat proses pelayanan ini dikarenakan terdapat masyarakat yang belum mengerti
tentang prosedur pelayanan yang ada, kurangnya fasilitas sarana layanan yang merupakan
aspek yang harus diperhitungkan oleh pihak pemberi pelayanan sehingga memperlambat
proses pelayanan kepada masyarakat dan memaksa mereka untuk menunggu terlebih dahulu,
dengan upaya meningkatkan dan memberikan informasi saat proses pelayanan ini
dikarenakan terdapat masyarakat yang belum mengerti tentang prosedur pelayanan yang
ada, meningkatkan fasilitas sarana layanan yang merupakan aspek yang harus
diperhitungkan oleh pihak pemberi pelayanan, Mempermudah dan mempercepat waktu
penyelesaian terhadap pelayanan publik sehingga tidak memperlambat proses pelayanan
kepada masyarakat dan memaksa mereka tidak untuk menunggu terlebih dahulu.