Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada Pt Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai

Eksekusi jaminan fidusia yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai
juga tidak selalu berjalan mulus. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kadang
mengalami hambatan salah satunya yaitu adanya kreditur yang mengalihkan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa
sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari kreditur. Berangkat dari permasalahan
yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN
UNDANG –UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG RUMBAI.
Rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia
berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada
PT Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai, Bagaimana hambatan mengenai
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang
Rumbai, Bagaimana upaya yang dilakukan mengenai pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai. Tujuan dari
penelitian ini adalah Untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai, Untuk menjelaskan hambatan dan
upaya yang di hadapi mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada PT
Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai, Jenis penelitian adalah menggunakan jenis
penelitian hukum sosiologis. Dimana lokasi penelitian yang dilakukan di PT
Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai, selanjutnya dimana data yang penulis
gunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
jaminan fidusia pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai tidak selalu berjalan
dengan mulus, dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana di atur dalam pasal 29
ayat 1 UUJF. Hambatan yang di hadapi mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan
fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Rumbai yakni debitur tidak bersedia
menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia, Debitur
mengalihkan yang menjadi objek jaminan kepada pihak ketiga dan Ketidaktahuan
Kreditur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang objeknya di
alihkan kepada pihak ketiga. Apabila kreditur keberatan menyerahkan secara
sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka segala mekanisme dan
prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap,