PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I KOTA PEKANBARU

Skripsi ini berjudul tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara di
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Berdasarkan
Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda
Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru. Yang menjadi
permasalahannya bahwa pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan)
Kelas I Kota Pekanbaru terjadi penumpukan benda sitaan dan barang rampasan
negara yang belum ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan. Pasal 26
Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda
Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara menegaskan bahwa dalam hal Basan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan,
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi
yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan benda
sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru. Untuk
mengetahui hambatan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) berdasarkan Permenkumham
Nomor 16 Tahun 2014 pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
(Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru. Untuk mengetaui upaya mengatasi
hambatan dalam pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis.
Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru
ditetapkan dengan menggunakan metode sensus. Kasubsi Administrasi dan
Pemeliharaan Basan dan Baran Rupbasan Kelas I Pekanbaru ditetapkan
dengan menggunakan metode sensus. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan
Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru ditetapkan dengan
menggunakan metode sensus. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan
cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Kepustakaan. Dalam menganalisis data
menetapkan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya
ditentukan dengan metode induktif.
Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pengelolaan benda sitaan
negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kota Pekanbaru belum
berjalan dengan baik. Hambatannya bahwa Rupbasan masih terbatas
sumber daya manusianya, Keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran
pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan masih sangat terbatas. Upayanya
bahwa pihak Rupbasan mengajukan permohonan penambahan bantuan
personil, mengajukan permohonan tanah secara representatif guna memperluas
gudang dan mengajukan permohonan untuk penambahan anggran